DEPOK--Mantan Presiden RI, Bacharuddin Jusuf Habibie, mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berpindah kantor ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurutnya, langkah tersebut membuktikan kedekatan presiden kepada masyarakat yang terkena bencana alam.
“Dengan begitu, Presiden SBY dapat fokus untuk menangani permasalahan pengungsi akibat erupsi Merapi,” ungkap Habibie yang ditemui Republika usai memberikan kuliah umum dalam pembukaan Kongres HMI ke-27 di Gedung Graha Insan Cita, Cimanggis, Kota Depok, Sabtu (6/11) siang. Menurutnya, setiap bencana dapat diprediksi dengan alat teknologi. Salah satunya yakni bencana tsunami yang terjadi di Mentawai dengan sistem peringatan dini (early warning system). Tapi kalau untuk letusan gunung Merapi, lanjutnya, sulit diprediksi dengan teknologi.
Habibie meminta semua pihak terus meningkatkan koordinasi bahu membahu menangani korban bencana. Semua pihak, kata Habibie, juga diminta prihatin dan memperhatikan nasib para korban. “Kami akan bekerjasama dengan negara lain dalam pengembangan teknologi tersebut. Saya tetap merasa prihatin terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Senada diucapkan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, Andi Malarangeng. Menurutnya, pemindahan kantor Presiden SBY ke Yogyakarta merupakan bentuk langkah yang tepat dalam penanganan korban bencana alam. Pasalnya, penanganan bencana tersebut, telah melibatkan beberapa provinsi, seperti provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Bahkan abu vulkanik yang ditimbulkan Gunung Merapi, tambahnya, telah sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat.
Sementara itu, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Akbar Tanjung, menyayangkan tindakan kurang terpuji dari para pejabat di daerah bencana. Ia menilai, seharusnya pemerintah daerah (pemda) masing-masing fokus pada penanganan korban bencana alam di daerahnya. “Dari segi etika, kunjungan kerja para pejabat itu ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri sangat tidak pantas. Karena hal itu bisa ditunda untuk kepentingan masyarakat yang tengah didera bencana alam,” ucapnya singkat.
“Dengan begitu, Presiden SBY dapat fokus untuk menangani permasalahan pengungsi akibat erupsi Merapi,” ungkap Habibie yang ditemui Republika usai memberikan kuliah umum dalam pembukaan Kongres HMI ke-27 di Gedung Graha Insan Cita, Cimanggis, Kota Depok, Sabtu (6/11) siang. Menurutnya, setiap bencana dapat diprediksi dengan alat teknologi. Salah satunya yakni bencana tsunami yang terjadi di Mentawai dengan sistem peringatan dini (early warning system). Tapi kalau untuk letusan gunung Merapi, lanjutnya, sulit diprediksi dengan teknologi.
Habibie meminta semua pihak terus meningkatkan koordinasi bahu membahu menangani korban bencana. Semua pihak, kata Habibie, juga diminta prihatin dan memperhatikan nasib para korban. “Kami akan bekerjasama dengan negara lain dalam pengembangan teknologi tersebut. Saya tetap merasa prihatin terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Senada diucapkan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI, Andi Malarangeng. Menurutnya, pemindahan kantor Presiden SBY ke Yogyakarta merupakan bentuk langkah yang tepat dalam penanganan korban bencana alam. Pasalnya, penanganan bencana tersebut, telah melibatkan beberapa provinsi, seperti provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Bahkan abu vulkanik yang ditimbulkan Gunung Merapi, tambahnya, telah sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat.
Sementara itu, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Akbar Tanjung, menyayangkan tindakan kurang terpuji dari para pejabat di daerah bencana. Ia menilai, seharusnya pemerintah daerah (pemda) masing-masing fokus pada penanganan korban bencana alam di daerahnya. “Dari segi etika, kunjungan kerja para pejabat itu ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri sangat tidak pantas. Karena hal itu bisa ditunda untuk kepentingan masyarakat yang tengah didera bencana alam,” ucapnya singkat.
SUMBER : RO/
0 komentar:
Posting Komentar